Strategi Pemenuhan Pembiayaan SPM Kesehatan Masa Paska Pandemi COVID 19

  • Rabu, 24 Juni 2020 - 23:09:25 WITA
  • admin
Strategi Pemenuhan Pembiayaan SPM Kesehatan Masa Paska Pandemi COVID 19

DinkesKukarNews I Tenggarong_ Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanaan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, diantaranya bidang pedidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ,bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan  masyarakat dan bidang sosial. Khusus SPM bidang kesehatan, terdir dari 2 SPM ditingkat provinsi dan 12 SPM ditingkat Kabupaten.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes, dr. Kalsum Komaryani, MPPM saat membuka pertemuan Strategi pemenuhan pembiayaan SPM Kesehatan Masa paska Pandemi COVID 19 melalui video conference,rabu (24/6) mengatakan  situasi saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19 sungguh sangat menyita perhatian kita, tidak hanya tenaga tetapi juga sumber biaya yang berasal dari realokasi dan refocusing dari program atau kegiatan diantaranya program dan kegiatan terkait dengan SPM, beliau menambahkan tanpa pandemi COVID-19 pun tantangan yang dihadapi dalam mencapai target SPM tahun 2020 sudah sangat berat apalagi ditambah dengan situasi saat ini.Beliau berharap dengan pertemua ini bisa ditemukan solusi atau bahkan inovasi ditengah keterbatasan ini untuk mencapai target SPM 2020.

Kepala bidang pembiayaan kesehatan kementerian kesehatan , Regina , dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pembiayan kesehatan sepeti tercantum dalam UU Nomr 36 tahun 2009  bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang cukup, berkesinambungan ,teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya pembangunan  kesehatan .

Sistem kesehatan nasional (SKN ) yang mencakup manajemen dan informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan ,farmasi dan alkes, penelitian dan pengembangan, upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan merubah perilaku masayarakat sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Menurut UU 36 tahun 2019 pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah pusat (5% dari APBN) pemerintah daerah ( 10% dari APBD ) diluar gaji, serta dari swasta dan masyarakat. Secara umum pembiayaan kesehatan terbagi untuk kegiatan UKM ( upaya kesehatan Masyarakat) UKP ( upaya Kesehatan perseorangan)  dan Penguatan Infrasruktur dan manajemen.

 Data dari Bidang pembiayaan  kesehatan kementerian kesehatan tahun 2018 menunjukkan belanja kesehtan sebesar 459 Triliun , 53,5% teralokasikan untuk belanja kesehatan publik  dan belanja kesehatan non publik 46,4% dan angka ini masih lebih rendah dari negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Thailand.

Masih menurut Regina, Mekanisme pemenuhan dan mutu SPM kesehatan secara teknis diatur dalam Permenkes nomor 4 tahun 2019,dalam  pasal 3 dijelaskan mutu pelayanan kesehatan dasar pada bidang kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri dari ,standar jumlah dan kualitas barang dana atau jasa, standar jumlah dan kualitas SDM kesehatan dan petunjuk teknis pemenuhan setiap standar tersebut.

Saat ini Kementerian kesehatan telah mengeluarkan tool costing SPM yang bertujuan untuk mempermudah perhitunga perkiraan pembiayaan SPM bidang kesehatan didaerah melalui sistem informasi perencanaan pelaksanaan SPM dan juga sebagai instrumen untuk memperkuat performance based Budgeting dalam proses perencanaan penganggaran daerah sehingga tercapai  alokasi pembiayaan yang efisien.(stw)

  • Rabu, 24 Juni 2020 - 23:09:25 WITA
  • admin

Berita Terkait Lainnya