DinkesKukarHariIni___Jum’at (10/3) Subkoordinator Penyehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat melaksanakan Pertemuan In House Training Kesehatan Maternal Perinatal bertempat di Hotel Mercure Samarinda.

Kegiatan yang diikuti oleh PJ Program KB dan 1 (satu) orang Bidan Pusban ini berdasarkan pada Capaian KB aktif Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2022 sebanyak 59,1%, dapat diartikan bahwa hampir setengah dari sasaran pasangan usia subur tidak tercatat sebagai akseptor KB atau memang tidak ber-KB. Angka ini tentu saja tidak menggembirakan, mengingat langkah yang paling efektif untuk mencegah kematian adalah mencegah kehamilan atau menunda kehamilan pada kelompok yang berisiko. Semakin besar angka unmeed need maka peluang kehamilan akan semakin besar. Selain itu, capaian KB MKJP juga rendah, sehingga perlu peningkatan kapasitas petugas untuk meningkatkan kemampuan konseling dan keterampilan dalam melakukan pemasangan alat kontrasepsi.

Pembahasan dalam kegiatan ini terkait Update Kebijakan Program KB dan KB Pasca Salin, Evaluasi Program KB tahun 2023, Metode Amenorhoe Laktasi (MAL), IUD Pasca Salin dan Update Pemasangan IUD dan Update Pemasangan Implant.

Secara Umum kegiatan ini guna Meningkatkan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan KB yang berkualitas dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian maternal di Kab. Kutai Kartanegara. Dan secara khusus bertujuan untuk:

1. Meningkatkan/ merefresh pengetahuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan keluarga berencana khususnya KB pasca salin dan KB MKJP
2. Meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan konseling dan penapisan risiko pra pemasangan KB MKJP.
3. Meningkatkan capaian KB MKJP
4. Meningkatkan capaian ibu hamil dalam kondisi layak hamil dan menurunkan kejadian ibu hamil dengan faktor/ resiko tinggi

Kegiatan Inhouse Training dilakukan dengan metode pertemuan tatap muka, paparan materi oleh nara sumber dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten serta Fasilitator Propinsi yeng terdiri dari Dokter Spesialis Obstetry dan Ginecology yang dilanjutkan dengan praktek, diskusi interaktif, tanya jawab dan kesepakatan tindak lanjut.

Harapannya setelah kegiatan ini Peserta pertemuan/Puskesmas mampu memberikan pelayanan keluarga berencana yang meliputi konseling dan pemasangan alat kontrasepsi dan mampu mengembangkan pelayanan atau inovasi yang sesuai dalam meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana.

Narasumber pertemuan adalah narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Fasilitator Provinsi yang terdiri dari Dokter Spesialis Obstetry dan Ginecology.

Arah pembangunan Kesehatan adalah salah satunya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigam sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan. Keberhasilan upaya ini dapat terlihat dari penurunan angka kesakitan dan kematian maternal, perinatal, bayi dan balita. Tentu saja untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian diperlukan perbaikan pada akses dan kualitas pelayanan kesehatan sebagai salah satu strategi kebijakan.

Angka Kematian Ibu masih cukup tinggi. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, target AKI RPJMN 2024 sebesar 183/100.000 Kelahiran Hidup. Target 2030 secara global untuk AKI adalah 70/100.000 KH. Sedangkan berdasarkan data kematian ibu di Kutai Kartanegara pada tahun 2022 terdapat kasus kematian sebanyak 24 orang dengan rasio kematian berada di angka 187/100.000 KH. Bila melihat target rasio RPJMN tahun 2024, maka rasio kematian pada tahun 2022 hampir mencapai target yang diharapkan.

Langkah yang paling efektif untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian maternal adalah melalui upaya pencegahan dan penundaan kehamilan pada kelompok yang berisiko. Semakin besar capaian KB aktif, maka angka unmeed need KB akan semakin rendah, dan tentu saja kehamilan akan semakin menurun. Keberhasilan program KB diharapkan dapat melindungi wanita-wanita yang tidak layak hamil untuk tidak hamil sampai mendapat rekomendasi layak hamil oleh dokter penanggungjawab yang aa di suatu wilayah atau fasilitas kesehatan tempat ibu tinggal. Berdasarkan data tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara, capaian KB Aktif sebesar 80,2% dengan kepsertaan terbanyak pada metode KB non-MKJP yatu pil 21% dan suntik 63%. Sedangkan capaian KB MKJP masih sangat rendah yaitu hanya sebanyak13,2%.

Begitu juga dengan capaian KB pasca salin, idealnya 100% ibu nifas ber-KB sebelum 42 hari pasca salin untuk mencegah kemamilan 4T, akan tetapi capaian KB pasca salin pada tahun 2022 baru mencapai angka 69,5%, ini berarti ada sekitar 30,5% ibu nifas yang tidak ber-KB. Mungkin secara statistic dan capaian program angka ini sudah cukup baik, akan tetapi, kehamilan yang dapat terjadi pada 30,5% ini dapat meningkatkan probabilitas kematian maternal jika sasaran yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan kehamilan dengan manajemen risiko yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan peningkatan kapasitas petugas terkait kemampuan dan keterampilan petugas dalam melakukan konseling pada calon akseptor dan akseptor, penapisan risiko melalui penggunaan tools atau media, pemasangan dan pelepasasan alat kontrasepsi sesuai prosedur atau SOP yang berlaku sehingga calon akseptor berminat untuk memutuskan penggunaan KB MKJP sebagai salah satu pilihan penundaan kehamilan. Selain itu tentu saja tata kelola manajemen program perlu dioptimalkan melalui promosi KB pada masa sebelum kehamilan, integrasi poli KIA-KB serta home visit masa nifas untuk memantapkan pilihan KB pasca salin.(nf)